Indonesia-Jerman Teguhkan Komitmen Kerja Sama Ekonomi Berkelanjutan

BERLIN – Memenuhi undangan Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman Svenja Schulze, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G7 di Berlin, Jerman, Rabu (18/5) waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas visi bersama Indonesia-Jerman dalam hal transisi energi, perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur. Kedua negara sepakat, kerja sama bilateral akan terus difokuskan untuk mendukung strategi transformasi ekonomi berkelanjutan. “Jerman dan Indonesia perlu meningkatkan dan memperluas kerja sama dalam transisi energi. Kita harus memperluas kerja sama dalam pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, meningkatkan penilaian dan penerapan teknologi energi yang cerdas dan bersih, juga mempromosikan dan memajukan skema pembiayaan energi, termasuk pembiayaan campuran dan pembangkit listrik energi terbarukan berbasis masyarakat,” tutur Menteri Suharso.

Selain transisi energi, Indonesia-Jerman dapat meningkatkan dan memperluas kerja sama jangka panjang dalam pengembangan manusia, terutama di bidang pelatihan kejuruan teknis, pengembangan standardisasi pekerjaan ramah lingkungan, transformasi digital, dan reformasi sistem kesehatan. Selain itu, terkait pembangunan infrastruktur, Indonesia mengusung tiga arah kebijakan sebagai strategi prioritas. “Pertama, rencana infrastruktur terintegrasi untuk efisiensi pembiayaan. Kedua, skema inovatif untuk masuk ke pasar modal global dan mengundang pihak swasta untuk berperan serta dalam membangun infrastruktur. Ketiga, menerapkan kombinasi infrastruktur fisik dan digital,” ungkap Menteri Suharso.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Suharso juga melangsungkan rangkaian pertemuan bilateral bersama Komisioner Uni Eropa untuk Kemitraan Internasional Jutta Urpilainen. Delegasi Indonesia juga turut menghadiri tiga sesi utama Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G7 tersebut, yang masing-masing mengangkat tema investasi infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan, kemitraan untuk iklim dan pembangunan dan transisi berkeadilan, serta kebijakan pembangunan yang mendukung perempuan pada masa krisis. Pada ketiga sesi, delegasi Indonesia menegaskan perlunya strategi dan gebrakan pembiayaan inovatif, termasuk blended finance, untuk investasi infrastruktur.

Sebagai pemegang Presidensi G20 2022, Indonesia turut mengundang Jerman untuk hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan di Belitung pada 7-9 September 2022 mendatang. “Ini akan menjadi saat yang tepat bagi anggota G20 untuk menentukan hasil nyata dan proyek kerja sama yang dapat diterapkan, dan akan didukung oleh G7 untuk mendukung negara berkembang dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) dan dalam mewujudkan komitmen global mengatasi perubahan iklim,” ujar Menteri Suharso.

Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan di Belitung tersebut merupakan bagian dari G20 Development Working Group yang mengusung empat prioritas. Pertama, memperkuat pemulihan dari pandemi Covid-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, perlindungan sosial adaptif dan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui Pembangunan Rendah Karbon. Kedua, meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan.

Ketiga, memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan. Keempat, mengoordinasikan kemajuan pencapaian SDGs di G20 dan pemutakhiran komitmen pembangunan G20. “Presidensi G20 Indonesia 2022 juga dimaknai sebagai momentum untuk menciptakan kemitraan dalam bidang iklim dan pembangunan yang efektif, kolaboratif, dan inklusif. Saya turut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengikutsertakan perspektif perempuan untuk setiap agenda pembangunan melalui pemberdayaan perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peningkatan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan,” pungkas Menteri Suharso.