Hasil Capaian 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK: Percepatan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri Press Briefing "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK" di Gedung Bina Graha pada Jumat (21/10). Menteri Bambang memaparkan hasil capaian 2 tahun kerja nyata Jokowi-JK khususnya mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Pada tahun kedua Pemerintahan Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian PPN/Bappenas fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Strategi pembangunan infrastruktur nasional diwujudkan melalui empat dimensi secara menyeluruh, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, terdapat dua jenis infrastruktur yang dibangun yaitu rumah, sanitasi dan air bersih. Untuk dimensi sektor unggulan, beberapa jenis infrastruktur yang diprioritaskan adalah bendungan, irigasi, cetak sawah, rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita, tol laut serta industri pariwisata.

“Dimensi sektor unggulan dalam bentuk dukungan infrastruktur kepada lima kawasan industri dan 3 destinasi wisata yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Tetap kita menargetkan hingga 2019, sepuluh kawasan destinasi wisata juga mendapat dukungan infrastruktur,” jelas Menteri Bambang.

Kemudian untuk dimensi pemerataan yang menunjang pemerataan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah, beberapa fokusnya adalah pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, angkutan penyeberangan, kemudian subsidi angkutan perintis. Selain itu mengurangi biaya logistik melalui pembangunan jalan tol, kereta api, serta transportasi perkotaan juga tentunya bandara. Pembangunan  Rusunawa terus bertambah jumlahnya serta kawasan pemukiman perkotaan dan subsidi perumahan.

Kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun. Untuk itu peran sumber pembiayaan swasta dinilai cukup signifikan. Dalam rangka mendorong peran swasta, salah satu skema yang penting adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam kesempatan itu, Menteri Bambang juga menjabarkan capaian penting yang sudah dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir Kabinet Kerja.

“Salah satu capaian penting yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini adalah sudah berhasil direalisasikannya beberapa proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Dalam dua tahun pertama ini sudah ada proyek yang menggunakan skema KPBU dan sudah berjalan, artinya sudah dimulai pengerjaannya dan bukan lagi wacana di atas kertas,” tuturnya.

Proyek dengan skema KPBU tersebut antara lain, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang atau PLTU Jawa Tengah; Proyek Palapa Ring hingga kawasan timur untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia; dan Proyek  Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang sudah digagas sejak tahun 70-an.

Selain skema KPBU, alternatif pembiayaan yang terus didorong oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Menteri Bambang Brodjonegoro telah bergerak cepat untuk memetakan potensi sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali.

“Terakhir kita akan mendorong Pembiayaan Infrastsuktur Non APBN (PINA). Jadi tidak lagi mengandalkan belanja di Kementerian/Lembaga. Salah satu target adalah kita ingin mewujudkan tol Trans Jawa terkoneksi pada 2018 paling tidak menghubungkan Jakarta-Surabaya. Infrastruktur yang dibangun harus tepat guna sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan langsung hasil kerja nyata yang diupayakan pemerintah” jelas Menteri Bambang.