Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Situasi Pandemi

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan bahwa evaluasi pembangunan menjadi isu yang sangat penting sebagai dasar dalam menyusun perencanaan ke depan. Dalam Diskusi Online Evaluasi Pembangunan Daerah 2020 dengan tema Dampak Covid-19 dan Rencana Pemulihan Daerah, Selasa (30/6), beliau menyampaikan bahwa hasil evaluasi pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini menunjukkan semakin banyak daerah yang merealisasikan rencana pembangunan daerahnya. Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, tantangan ke depan akan semakin berat.

“Menjadi penting betapa kerja sama kita, masalah data, kualitas dan keandalan kita menyusun target-target sasaran pembangunan, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Evaluasi sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting bagi kita menyusun perencanaan ke depan,” jelas Deputi Taufik.

Beliau juga menekankan pentingnya inovasi yang dilakukan di tingkat daerah dalam merespons kondisi pandemi. Karena tidak hanya Indonesia, negara-negara lain pun memberi perhatian khusus pada skema evaluasi pembangunan di tingkat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi untuk 2020 terus dikoreksi, bahkan saat ini banyak lembaga internasional memberikan hasil evaluasi yang secara dinamis memperbaharui bagaimana pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional.

Sebagai langkah menangani dampak Covid-19, pemerintah daerah sudah merelokasi dan merasionalisasikan belanja daerah untuk penanganan Covid-19. “Penyesuaian terbesar ada di wilayah Jawa-Bali. Rasionalisasi pendapatan daerah juga terbesar di Jawa-Bali. Ini memberi gambaran betapa besarnya dampak Covid-19 kepada APBD dan belanja daerah,” urai Taufik. Berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, prioritas realokasi dan refocusing APBD adalah untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dengan realokasi anggaran, dan penyediaan jaring pengaman sosial. 

Fokus evaluasi pembangunan daerah 2020 pada 34 provinsi adalah pada dua bahasan pokok. Pertama, evaluasi pencapaian kinerja utama daerah. Kedua, evaluasi adaptasi daerah dalam penanganan Covid-19. Taufik menjelaskan, pendalaman akan dilakukan pada bagaimana respons pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Serta untuk memastikan proses evaluasi ini melibatkan stakeholders yang lebih luas supaya diperoleh gambaran yang lebih lengkap lagi bagaimana perkembangan yang terjadi di tingkat daerah. Diharapkan hasil evaluasi pembangunan daerah tersebut dapat menjadi masukan penting, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga bagi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota.