Data Spasial Penting untuk Mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor
Berita Utama - Senin, 17 Oktober 2016
JAKARTA – Perubahan pendekatan pembangunan dalam penyusunan RKP 2017 menjadi holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, menjadikan data spasial memiliki peranan yang sangat penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro pada acara Peringatan Hari Informasi Geospasial 2016, di Cibinong, pada Senin (17/10).
“Data spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengintegrasikan lokasi pembangunan lintas sektor hingga kedalaman koordinat petanya,” jelas Menteri Bambang.
Menteri Bambang menjelaskan tiga permasalahan yang dihadapi oleh BIG. Pertama, ketidaksinkronan data spasial. Hal ini dikarenakan tidak adanya peta dasar yang baku serta perbedaan reference system, geodatabase, geostandard dan geoportal dari berbagai peta tematik yang dimiliki K/L dan pemerintah daerah tersebut.
Kedua, hasil pemantauan dan evaluasi tidak berada dalam sistem yang terintegrasi sehingga pemantauan dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara real time dari pusat ke daerah dan sebaliknya.
Ketiga, dan dapat dikatakan menjadi permasalahan yang paling besar adalah terdapat ‘pulau-pulau informasi’ yang tidak terhubung, duplikasi informasi, duplikasi sumber daya, serta sulit menciptakan nilai tambah karena seluruh informasi tidak berada dalam satu sistem yang terintegrasi.
Namun, Menteri Bambang tetap mengapresiasi kinerja BIG yang telah melakukan berbagai terobosan. “BIG telah berhasil beberapa terobosan, antara lain inisasi Kebijakan Satu Peta, penyiapan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dan pemenuhan peta-peta dalam berbagai skala. Tentunya kebijakan yang telah dilakukan tersebut perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi,” jelas beliau.
Saat ini dan mendatang, BIG perlu memaksimalkan peranannya yang besar di NKRI ini. Pertama, menjaga keutuhan NKRI melalui kebijakan kurva tertutup dalam penataan batas negara di darat dan laut, dan melalui perapatan batas wilayah negara. Kedua, menyediakan data spasial terutama peta dasar dan tematik untuk perencanaan kebijakan publik dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ketiga, sebagai bagian dari aktivitas global, melalui keanggotaan BIG dalam berbagai organisasi internasional.