Bappenas Pastikan Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Capai TPB/SDGs

Kasus Covid-19 secara global masih terus meningkat, tidak terkecuali Indonesia. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi semua masyarakat. Berdasarkan analisis Kementerian PPN/Bappenas, ada korelasi positif antara mobilitas masyarakat dengan maraknya kasus baru. Hal ini terbukti dari statistik, semakin banyak orang yang berpindah tempat, maka semakin meningkat kasus Covid-19,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti dalam Webinar UNDIP-ADB International Webinar Series 2020 Fast-Tracking the SDGs at a Time of Crisis, Rabu (2/9).

Amalia menjelaskan pandemi ini berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Indonesia. “Karena ini adalah pandemi global dan semua negara mengalaminya, Indonesia juga terdampak. Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh negatif  sebesar -5,32 persen. Kami proyeksikan ekonomi kita pada 2020 akan tumbuh antara -1.1 hingga 0.2 persen. Angka kemiskinan akan sedikit meningkat dan tingkat pengangguran juga sedikit lebih tinggi. Kami juga proyeksikan wisatawan mancanegara akan lebih rendah. Jadi inilah risiko yang akan kita alami karena pandemi Covid-19,” ujarnya.

Mengingat kesehatan masyarakat adalah kunci pemulihan ekonomi, SDM menjadi salah satu fokus terpenting saat ini. Sekitar 50 persen pekerja kini menganggur dan tinggal di rumah karena aktivitas ekonomi melambat. “Kita harus menjaga kesehatan masyarakat kita agar bisa menjadi aset ekonomi masa depan. Kita tahu pariwisata sangat terdampak langsung karena orang-orang tidak lagi bepergian dan hal itu menciptakan banyak efek, terutama efek negatif pada value chain. Penerimaan pajak juga turun drastis. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan defisit APBN kita, dan untuk tahun ini defisit anggaran -6,34 persen,” jelas beliau.

Amalia menegaskan, pemerintah merespons dengan stimulus fiskal untuk mendorong program pemulihan ekonomi. “Kami sudah alokasikan anggaran Rp 87,55 triliun untuk mendukung sistem kesehatan, untuk BUMN juga disediakan Rp 53,5 triliun, dan untuk mendukung perlindungan sosial dan konsumsi dari sisi perekonomian kita berikan Rp 203,9 triliun karena ini sebenarnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Banyak orang yang menganggur selama pandemi ini. Maka, konsumsi mereka, terutama kebutuhan dasarnya harus didukung, maka kami berikan program perlindungan sosial. Kami juga dukung UMKM dengan anggaran Rp 244,07 triliun, ini merupakan intervensi pemerintah dari sisi produksi untuk memastikan UMKM kita mampu mengatasi situasi pandemi Covid-19 ini, misalnya dengan memberikan subsidi bunga,” pungkas Amalia.