Bappenas Paparkan Rancangan RKP 2025 untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, memaparkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Selasa (4/6). Dokumen ini merupakan upaya untuk menyelaraskan program pembangunan nasional dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proses penyusunan RKP 2025 dimulai dengan integrasi dokumen RPJMN Teknokratik 2025-2029 dan Visi, Misi, serta program Presiden terpilih. Rancangan ini juga memuat sasaran pembangunan, pokok arah kebijakan, dan arah kebijakan per wilayah pada 2025, yang kemudian akan difinalisasi menjadi Perpres RKP 2025 sebagai pedoman penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025. “RKP ini merupakan langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, tingkat kemiskinan mendekati nol, dan penurunan ketimpangan,” tegas Menteri Suharso.

Meskipun Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas sejak 2022, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 contohnya, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang variatif di 34 provinsi Indonesia. Data Maret 2023 memperlihatkan adanya kuadran pertumbuhan tinggi, namun kemiskinan pun tetap tinggi di beberapa wilayah. Contohnya, Sulawesi Tengah yang meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan berkat hilirisasi nikel, namun tingkat kemiskinannya tidak menurun drastis selama 11 tahun terakhir. Oleh karenanya, RKP 2025 disusun dengan memperhatikan tantangan ekonomi global dan nasional.

Pada 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sasaran pembangunan RKP 2025 antara lain meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan menuju nol persen, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2025 juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7–8 persen dan rasio Gini menjadi 0,379–0,382 pada tahun depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, dan mendorong konvergensi program antar lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial.

RKP 2025 juga berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6 persen. Hal ini akan dicapai melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, seperti peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan rancangan RKP 2025 ini, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan sosial-ekonomi secara lebih komprehensif dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Pemerintah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan RKP 2025. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menteri Suharso.