Bappenas Dorong Transformasi Bansos Berbasis Pemberdayaan dan Penguatan Data Terpadu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya transformasi bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat, serta didukung oleh data yang akurat dan terpadu.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, bersama delegasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (6/4).

“Saya kira kita harus menekankan dua hal utama, yaitu keberdayaan dan kualitas data. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam pemberdayaan. Pada saat yang sama, pengalaman kita menunjukkan bahwa data sosial yang kita miliki masih memiliki berbagai fungsi yang belum optimal. Tanpa data yang akurat, berbagai intervensi berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan perlunya penajaman kebijakan bansos agar tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong kemandirian masyarakat. Momentum sensus ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis data nasional. Upaya untuk memastikan program bansos dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, adalah dengan menekan inclusion error dan memperbaiki exclusion error.

“Bapak Presiden telah menyampaikan model baru pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah ujian kita bersama untuk memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal, baik dalam aspek pangan, perumahan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.

Menteri Saifullah Yusuf turut menyampaikan komitmen Kementerian Sosial untuk mempercepat transformasi data dan penguatan program pemberdayaan, melalui peningkatan keterampilan dan penguatan aset masyarakat. Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menekankan pentingnya peningkatan akurasi dalam penyaluran program perlindungan sosial, serta pentingnya pendekatan pemberdayaan sebagai fondasi dalam pengentasan kemiskinan, sehingga mampu menciptakan pendapatan dan pekerjaan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mewujudkan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.