Bappenas Dorong Inovasi Pembangunan Daerah

“Praktik cerdas pembangunan daerah bukan hal yang mudah. Bagaimana menyusun mulai dari menggali ide dasarnya sampai pada mobilisasi resources dan juga citizen engagement, partisipasi masyarakat sampai pada tahap implementasi. Ini merupakan suatu siklus yang tidak mudah. Bagi daerah yang berhasil melakukan semua siklus penuh ini, tidak hanya berhenti sekali, tetapi tentu ada proses pembelajaran yang sangat penting sampai itu semua bisa diwujudkan dengan baik,” jelas Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi saat membuka Webinar Knowledge Sharing Praktik-Praktik Cerdas Pembangunan Daerah Provinsi 2020, Kamis (22/10). Forum ini diharapkan dapat memperkuat networking dan memanfaatkan praktik-praktik cerdas yang dilakukan daerah penerima PPD 2020.

Kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tidak berhenti hanya pada pemberian penghargaan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah pemberian insentif melalui DAK dan peningkatan kapasitas bagi aparat di daerah. Tidak terbatas pada daerah yang mendapatkan penghargaan, tetapi juga bagi daerah yang dianggap penting dan perlu untuk dilakukan penguatan.

Dalam knowledge sharing ini, tiga provinsi penerima PPD 2020 berbagi pengalaman tentang pemilihan area-area inovasi di daerahnya. Jawa Tengah berbagi tentang bagaimana memperkuat sinergitas program penurunan kemiskinan. Demikian juga Bengkulu berbagi tentang bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata inklusif. Sementara Jawa Timur yang berbagi bagaimana melakukan harmonisasi pendidikan vokasi. “Area-area yang dilakukan inovasi oleh Jateng, Bengkulu dan Jatim itu adalah area-area yang memang menjadi prioritas di dalam pembangunan nasional kita. Jadi ini penting melalui knowledge sharing ini kita bisa berbagi dan belajar banyak dari pengalaman daerah yang mendapat PPD 2020,” imbuhnya.

Deputi Taufik juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan, baik oleh provinsi, kabupaten, maupun kota yang menyesuaikan target pembangunan daerahnya dengan target pembangunan nasional akibat pandemi Covid-19. Penyesuaian sasaran pembangunan nasional dilakukan mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, gini rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan pendalaman terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah, serta untuk melihat kesiapan dari usulan-usulan yang disampaikan oleh para gubernur pada Rapat Koordinasi Gubernur dan berbagi strategi untuk merespon tantangan dan permasalahan tersebut. “Kami berharap kita saling memperkuat kolaborasi komunikasi antara pusat dan daerah, dan antar daerah. Ini sangat penting untuk dilakukan kita semua,” tegasnya.