10 Tahun Open Government Indonesia, Bappenas Tekankan Pentingnya Kokreasi untuk SDGs

Tahun 2022 menandai satu dekade bergabungnya Indonesia dalam Open Government Partnership melalui Sekretariat Open Government Indonesia. Di 2020, implementasi keterbukaan pemerintah, utamanya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), sempat terhambat karena pandemi Covid-19. “Di Indonesia, di 2020, 18 persen dari 289 indikator dalam TPB/SDGs mengalami penurunan capaian. Kondisi tersebut membutuhkan langkah strategis dari seluruh pihak, pemerintah, akademisi, filantropi, juga masyarakat, melalui co-creation atau kokreasi, bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Plt. Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam diskusi “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development” yang digelar sebagai side event 3^rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/8).

Inisiatif kokreasi dilahirkan Open Government Partnership dan dipraktikkan oleh negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu nilai penting dari keterbukaan pemerintah, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik. Tujuan yang sama juga menjadi acuan diskusi side event, yang membidik pembahasan praktik kokreasi dan kolaborasi, tantangan serta strategi dan upaya bersama yang dapat didorong untuk mencapai TPB/SDGs, hingga menghasilkan langkah yang potensial bagi DWG G20 untuk berperan aktif dalam mengadvokasi nilai dan praktik keterbukaan pemerintah.

Sejak bergabung dengan Open Government Partnership pada 2012, Sekretariat Open Government Indonesia telah menyusun enam Rencana Aksi Nasional yang mengusung prinsip kokreasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Upaya tersebut berhasil meraih penghargaan tingkat internasional, seperti peringkat kedua dalam Open Government Partnership Award 2022 untuk komitmen yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama Indonesia Corruption Watch, serta terpilihnya Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagai salah satu komitmen unggulan dalam Open Government Partnership. Tak hanya di Indonesia, kokreasi telah menghasilkan sejumlah manfaat bagi masyarakat dunia dalam berbagai sektor, seperti kesehatan dan pendidikan. Di tanah air, kokreasi sangat penting untuk mencapai indikator TPB/SDGs sebelum 2030.

Side event yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center tersebut juga menghadirkan Steering Committee Open Government Partnership sekaligus Direktur Eksekutif Twaweze East Africa Aidan Eyakuze, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Officer in Charge for UNDP Nicholas Booth, Under-Secretary Department of Budget and Management Filipina Rolando U. Tuledo, Direktur Eksekutif Yayasan TIFA Shita Laksmi, dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.

Tentang Development Working Group

Development Working Group (DWG) merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS). DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu (1) Memperkuat Pemulihan dari Pandemi COVID-19 dan Memastikan Resiliensi di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM,  Perlindungan Sosial Adaptif dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Rendah Karbon; (2) Meningkatkan Pembiayaan Swasta dan Campuran dalam Mendanai Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang, Negara Tertinggal, dan Negara Kepulauan; (3) Memperbarui Komitmen Global terhadap Multilateralisme untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) Mengoordinasikan Kemajuan Pencapaian SDGs di G20 dan Pemutakhiran Komitmen Pembangunan G20.

Sebagai focal point DWG, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan 1^st  DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari 2022 dan 2^nd Development Working Group Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei 2022 secara hybrid. Agenda ketiga, 3^rd Development Working Group Meeting diagendakan berlangsung di Bali pada 10-12 Agustus 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga akan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung pada 7-9 September 2022.