Publikasi Policy Paper

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012. Yang, mencakup enampokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisikwilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2009. Yang, mencakup enam pokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisik wilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup.Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia.

Publikasi ini disajikan secara berurutan dalam bab-bab berikut. Bab I menyajikan latar belakang dibuatnya proyeksi penduduk. Bab II membahas tentang metodologi dan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi yang terdiri dari enam sub bab yaitu: Metode Proyeksi, Sumber Data, Evaluasi Data Dasar, Penentuan Asumsi (Kelahiran, Kematian, dan Perpindahan), Urbanisasi dan Proyeksi Kilas Balik (Backcasting). Bab III menyajikan hasil perhitungan proyeksi, dan Bab IV adalah penutup.

Kondisi global menghadapi tekanan yang berat dari krisis keuangan Eropa setelah krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008. Krisis keuangan Eropa berawal dari defisit anggaran pemerintah yang semakin besar di negara-negara kawasan Eropa terutama negara-negara lapisan pertama yaitu Yunani, Irlandia, dan Portugal. Sementara itu melebarnya defisit anggaran pemerintah dibarengi dengan rasio hutang per PDB yang menyebabkan kemampuan memperoleh pembiayaan defisit terbatas. Tidak berfungsinya kebijakan moneter dalam kawasan Euro, terbatasnya ruang gerak fiskal, serta tidak terlihatnya upaya pemulihan, mendorong perlambatan bahkan penurunan perekonomian pada beberapa negara kawasan Eropa.

UNDUH DOKUMEN

1. Cover .. (application/pdf)
2. Kata Pengantar dan Daftar Isi .. (application/pdf)
3. Daftar Isi .. (application/pdf)
4. Bab 1 sampai Bab 4 .. (application/pdf)
5. Lampiran A .. (application/pdf)
6. Lampiran B .. (application/pdf)

Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Daya tarik ini minimal didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua, studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktiksi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran (target) yang dituju. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini disistematisir sebagai berikut. Pada bagian awal di bahas konteks desentralisasi pemerintah yang melahirkan otonomi daerah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, dianalisis kemungkinan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritik dan teoritisi dan praktisi. Pada bagian ini juga disajikan fakta empiris implikasi kebijakan khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan. Pada bagian akhir, diperkenalkan dua hukum umum dalam mengatasi masalah dampak kebijakan.