Publikasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen guna mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pengembangan kebijakan dan implementasi perlindungan konsumen di Indonesia yang lebih sinergis, harmonis dan terintegrasi. Atas pertimbangan tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Perpres No 49/2024 atau Stranas Perlindungan Konsumen) yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019 kali ini disusun dengan pendekatan yang berbeda dengan evaluasi pada RPJMN periode-periode yang lalu. Bila sebelumnya lebih fokus hanya pada analisis pencapaian dibandingkan dengan target pembangunan, saat ini dilengkapi pula dengan evaluasi atas dampak pembangunan selama kurun waktu 2015 hingga 2019. Dengandemikian, laporan ini memuat dua aspek evaluasi, yaitu pertama, evaluasi kinerja pembangunan atas 184 sasaran pokok RPJMN 2015-2019 dan kedua, evaluasi dampak atau manfaat berdasarkan persepsi masyarakat (survei terhadap 5.000 responden di seluruh Indonesia) yang berbasis lima dimensi pembangunan RPJMN 2015-2019.

Hingga akhir pelaksanaan tahun kelima RPJMN 2015-2019 sebagian besar sasaran pokok pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dengan dampak atau manfaat yang cukup dirasakan oleh masyarakat. Namundemikian, beberapa sasaran pokok pembangunan yang diperkirakan sulit untuk tercapai dapat dipertimbangkan sebagai rencana untuk pembangunan lima tahun berikutnya dengan terobosan inovasi dan kerja yang lebih berkualitas.

Evaluasi Paruh Waktu disusun untuk melihat capaian pembangunan dalam rangka melaksanakan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dengan fokus pada capaian sasaran pokok pembangunan. Meskipun dalam perjalanan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi rencana pembangunan yang telah dirumuskan, namun diharapkan hasil pembangunan tetap mendukung sasaran Nawacita. Hasil Evaluasi Paruh Waktu akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan berikutnya apabila diperlukan. Untuk itu, informasi akurat dari para pemangku kepentingan khususnya para pelaksana pembangunan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, hingga akhir pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2015-2019 sebagian sasaran pokok pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa sasaran pokok masih memerlukan upaya lebih keras untuk dapat mencapai target, dan sebagian lagi cenderung sulit tercapai. Dalam sisa waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019, beberapa sasaran pokok pembangunan yang diperkirakan sulit untuk tercapai memerlukan inovasi serta kerja lebih keras dan berkualitas.

Laporan Cross Check Tahun 2015 Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas evaluasi agar lebih memperhatikan corak pembangunan di daerah berikut fenomena yang terjadi. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi pencapaian bidang pembangunan, dengan mengenali kondisi dan permasalahan di daerah berdasarkan referensi indikator yang dilaporkan dalam Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014.

Laporan ini merupakan kelengkapan dari Buku Evaluasi RPJMN 2010-2014, yang memuat karakteristik dan perkembangan capaian bidang pembangunan di 6 provinsi dan 1 kabupaten. Sementara, ringkasan singkat hasil cross check dimuat pula dalam bentuk boks pada Laporan Evaluasi RPJMN 2010-2014. Evaluasi RPJMN 2010-2014 merupakan gambaran capaian sasaran dan indikator penting yang disajikan dalam Buku II RPJMN 2010-2014.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 ini disusun berdasarkan evaluasi atas pencapaian sasaran sembilan bidang pembangunan, termasuk pengarusutamaan dan lintas bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010 - 2014. Sisipan Boks yang memuat hasil kunjungan lapang ke enam provinsi dan satu kabupaten merupakan upaya mempertajam evaluasi yang dapat menggambarkan aksen inovasi dan terobosan masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran.

Untuk merangkum hasil laporan dari masing-masing provinsi agar dapat diperbandingkan antar provinsi, perlu disusun Laporan Nasional EKPD. Laporan Nasional ini merangkum kondisi objektif dari masing-Masing daerah di 33 provinsi, baik capaian kinerja, isu strategis, perbandingan capaian dengan target RKP 2013, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim EKPD Provinsi kepada Bappenas secara khusus Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Secara ringkas, rincian pencapaian pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan Kedua dalam keseluruhan masa bakti 2004-2014 dirinci dalam lima aspek pokok, yaitu: penguatan landasan pembangunan yang kokoh, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat, keberlanjutan pembangunan, serta pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah.

• Download Ringkasan Eksekutif
• Download Dokumen
• Download Dokumen (Revisi April 2014)

Buku ini penting untuk melihat secara jernih kinerja pembangunan nasional kita melalui data, angka, grafik, serta informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Di balik angka dan grafik yang tersaji tergambarkan perjalanan pembangunan Indonesia selama hampir 10 tahun. Tekad pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan yang dicanangkan secara nyata tergambarkan.

Seperti diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan, Bappenas perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Guna memenuhi amanat tersebut, sejak tahun lalu Bappenas telah menerbitkan buku laporan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Pembahasan capaian pembangunan disajikan menurut Prioritas Nasional sesuai Buku I RPJMN 2010-2014, khususnya pada level outcome atau Substansi Inti. Evaluasi dilakukan berdasarkan gap analysis atau pencapaian pembangunan yang terlihat dari perbedaan sasaran dan capaian pembangunan masing-masing indikator Substansi inti.