Publication Appendix to State Speech of the President of the Republic of Indonesia

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2021, dalam rangka HUT RI Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Tahunan DPR RI dan DPD RI Tahun 2021.

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2020, dalam rangka HUT RI Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Tahunan DPR RI dan DPD RI Tahun 2020.

Berbagai hasil pembangunan dengan segala permasalahan telah memberikan warna dalam pembangunan Indonesia. Sebagai kesatuan dari Pidato Kenegaraan Tahun 2013, dokumen Lampiran Pidato ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan 2013.

Sebagai lampiran dari Pidato Kenegaraan Tahun 2012, dokumen ini memaparkan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010—2014 yang mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan 3 (tiga) misi. Pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, yaitu tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat pilarpilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu.

Sebagai lampiran dari Pidato Kenegaraan Tahun 2011, dokumen ini memaparkan permasalahan yang dihadapi, langkah- langkah kebijakan dan hasil yang dicapai dari tahun 2010 hingga bulan Juni tahun 2011 dari pelaksanaan kebijakan umum pembangunan tersebut di atas, serta tindak lanjut yang diperlukan, yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama berisikan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, prioritas nasional lainnya mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini juga dipaparkan mengenai pencapaian dalam ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan. Bagian kedua berisikan upaya perkuatan sinergi antarbidang pembangunan yang memuat permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam bidang pengarusutamaan dan lintas bidang, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. Bagian ketiga memuat permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan berdimensi kewilayahan

Sebagai bagian dari Pidato Kenegaraan Tahun 2010, lampiran pidato ini memaparkan hasil-hasil yang dicapai dari pertengahan tahun 2009 hingga Juni 2010 dari pelaksanaan kebijakan umum pembangunan tersebut di atas yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama berisi tentang pencapaian dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, prioritas nasional lainnya mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini juga dipaparkan capaian dalam ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan. Bagian kedua tentang upaya memperkuat sinergi antarbidang pembangunan yang memuat capaian dalam bidang pengarusutamaan dan lintas bidang, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. Bagian ketiga memuat capaian pembangunan berdimensi kewilayahan.