Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Berdasarkan tema-tema spesifik yang dibahas dalam setiap serial semiloka, sejumlah tujuan spesifik yang telah dicapai dan dirumuskan dalam buku ini, antara lain: (1) Merumuskan risalah kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan di masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di iii Kawasan Timur Indonesia; (2) Merumuskan risalah kebijakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran publik untuk akselerasi pembangunan di KTI; (3) Memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi KTI; dan (4) Mengidentifikasi kendala dan peluang di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif; (5) Merumuskan agendaagenda kebijakan untuk pengembangan infrastruktur dasar di KTI; (6) Memahami tantangan dan peluang sektor industri ekstraktif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di KTI; (7) Mengidentifikasi kendala dan peluang di sektor industri ekstraktif untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif; (8) Merumuskan agenda-agenda kebijakan untuk pengembangan industri ekstraktif di KTI; (9) Mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan pendapatan daerah; (10) Merumuskan kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi penerimaan daerah serta meningkatkan pelayanan publik; (11) Merumuskan upaya-upaya strategik untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja publik agar lebih berdampak terhadap perbaikan kinerja hasil (outcome); (12) Membangun komitmen di kalangan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk mengalokasikan belanja modal yang lebih signifikan bagi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian; (13) Merumuskan dan mensitesis agenda-agenda kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif di KTI; dan (14) Merumuskan dan mensintesis agenda-agenda kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan

Sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan rata-rata tingkat pertumbuhan (PDB) sebesar 7,1 persen per tahun dalam periode 1971-1997 (Badan Kebijakan Fiskal, 2014). Pada saat itu perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan belanja sosial pemerintah hanya terkonsentrasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Kondisi krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah membuat krisis multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial nasional (JPS). Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

“Scaling Up Nutrition (SUN) Movement” merupakan gerakan global di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sebagai respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status pangan dan gizi di sebagian besar negara berkembang akibat lambat dan tidak meratanya pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1). Gerakan ini bertujuan meningkatkan penanganan masalah gizi, dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu janin dalam kandungan, bayi dan anak usia 6 – 23 bulan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

PEDOMAN PERENCANAAN PROGRAM GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
KERANGKA KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 
TANYA JAWAB SEPUTAR GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
PERPRES NO. 42 TAHUN 2013
Buletin EDISI 1 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
Buletin EDISI 2 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pembangunan Daerah Dalam Angka Tahun 2012 (pdf)

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012. Yang, mencakup enampokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisikwilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (pdf)

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2009. Yang, mencakup enam pokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisik wilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup.Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif

Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (pdf)

Publikasi ini disajikan secara berurutan dalam bab-bab berikut. Bab I menyajikan latar belakang dibuatnya proyeksi penduduk. Bab II membahas tentang metodologi dan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi yang terdiri dari enam sub bab yaitu: Metode Proyeksi, Sumber Data, Evaluasi Data Dasar, Penentuan Asumsi (Kelahiran, Kematian, dan Perpindahan), Urbanisasi dan Proyeksi Kilas Balik (Backcasting). Bab III menyajikan hasil perhitungan proyeksi, dan Bab IV adalah penutup.