Publikasi Policy Paper

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dan menurunkan kematian ibu, dengan target penurunan angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Selanjutnya, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target penurunan AKI dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 sebesar 131 per 100.000 KH. AKI di Indonesia masih tergolong tinggi walaupun mengalami penurunan dari 346 pada tahun 2010 (SP) menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 (LF SP). Saat ini, Indonesia mengandalkan Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebagai sumber utama data estimasi AKI. Kedua sumber tersebut memerlukan sumber daya yang banyak, mahal, dan hanya tersedia untuk estimasi nasional setiap 10 tahun. Di sisi lain, data yang mutakhir, tersedia berkala, dan akurat penting untuk mengevaluasi dampak program dan kebijakan. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya cakupan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) membuat data fasyankes berpotensi besar sebagai sumber alternatif data kematian ibu. Penguatan pencatatan kematian ibu berbasis fasyankes juga merupakan amanat dalam RPJMN 20202024. Namun, data fasyankes masih memiliki isu kualitas dan underreporting. Oleh karena itu, diperlukan kajian penguatan data kematian ibu berbasis fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan memberikan solusi ketersediaan data AKI tahunan sebagai acuan pengukuran ketercapaian target RPJMN 2020-2024.

Kajian menggunakan kombinasi metode (mix-method) kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari lima komponen. Diskusi dengan pemegang program di dinas, fasyankes, dan desa dilakukan di tingkat nasional dan daerah. Fasyankes yang menjadi ruang lingkup kajian ini adalah fasyankes yang menyediakan pelayanan kesehatan ibu yang berkaitan erat dengan kasus kematian ibu, yaitu rumah sakit (swasta dan pemerintah), puskesmas dan unit pendukungnya (pustu), klinik, dan tempat praktik mandiri bidan. Selain itu, kajian juga mencakup Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di masyarakat. Untuk mendapatkan informasi tambahan, kajian ini mengunjungi lima kabupaten/kota yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah barat-tengah-timur Indonesia, lokasi program sebelumnya terkait AKI dan jumlah kematian ibu terlaporkan. Hasil kajian disusun menjadi sebuah buku yang memaparkan pemetaan mekanisme pengumpulan data kematian ibu berbasis fasyankes, identifikasi permasalahan dan sumber daya dalam pencatatan kematian, strategi penguatan dan pelembagaan data kematian bersumber fasyankes, serta hasil perhitungan estimasi AKI berbasis data fasyankes.

Secara garis besar, terdapat beberapa tantangan dalam penguatan pencatatan dan pelaporan kematian ibu tersebar dalam sistem, SDM, fasilitas, infrastruktur, dan regulasi. Tantangan tersebut diantaranya: 1) Data rinci status kehamilan-nifas, penyebab dan waktu kematian belum tercatat optimal; 2) adanya kemungkinan underreporting karena tidak terdeteksinya ibu hamil/postpartum dalam pencatatan di fasyankes; 3) keterlambatan pelaporan menyebabkan data tidak bisa terkumpul secara optimal; 4) jumlah dan kapasitas SDM masih terbatas, termasuk penggunaan coding ICD-10 yang menyebabkan kemungkinan misklasifikasi penyebab kematian; 5) belum optimalnya implementasi MPDN dikarenakan kesulitan sinyal internet, infrastruktur dan keragaman geografis, masih ada fasyankes yang belum memiliki username, fasyankes lupa username karena jarangnya kematian ibu, petugas belum nyaman dengan sistem terkomputerisasi; dan 6) kerja sama dengan masyarakat belum terbangun secara optimal. Adapun rekomendasi penguatan data kematian ibu berbasis fasyankes diantaranya adalah 1) memperkecil kemungkinan tidak terdeteksinya ibu hamil/postpartum dalam pencatatan pelaporan kematian ibu dengan cara : penguatan kapasitas bidan desa/bidan wilayah, menambahkan variabel status hamil/postpartum sebagai variabel yang wajib ditanyakan dan diisi dalam rekam medis, menambahkan variabel status hamil/postpartum ke dalam rekam catatan BPJS, dan memperkuat kendali mutu serta prinsip “No Blame, No Shame” dalam pelayanan kesehatan ibu secara umum, khususnya kematian ibu; 2) memperkuat implementasi MPDN dan pelaporan kematian ibu dengan cara : menyiapkan strategi besar/grand strategy MPDN ke depannya yang memuat langkah dan jangka waktu penguatan pelembagaan MPDN, pelatihan MPDN berkala, memaksimalkan keterlibatan fasyankes swasta, memperkuat sistem troubleshooting kendala MPDN, dan menerapkan mekanisme zero reporting; 3) meningkatkan kualitas pelaporan kematian ibu di fasyankes dengan cara : penguatan SOP pencatatan dan pelaporan kematian ibu, penguatan sistem informasi kesehatan, dan diperlukan adanya regulasi yang mendorong peningkatan compliance pencatatan dan pelaporan kematian ibu; dan 4) memperkuat sumber daya yang diperlukan dalam pencatatan dan pelaporan kematian ibu dengan cara : peningkatan kapasitas SDM, pelatihan penggunaan koding ICD-10, memperkuat koordinasi dan alur komunikasi termasuk dengan fasyankes swasta, dan mengeluarkan kebijakan untuk memastikan terdapat pembiayaan yang cukup. 

Pengawasan pelayanan publik adalah perintah regulasi, baik pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal. Buku ini lebih banyak menceritakan tentang success story dari sisi pengawasan ekternal yang dilakukan di daerah. Pengawasan eksternal ini dilakukan salah satunya oleh Ombudsman RI sebagai mitra perencanaan dan penganggaran Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas. Bagi penulis, buku ini adalah rangkuman kisah perjalanan selama proses pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah terkait pelayanan publik, dan juga hasil berbagai diskusi dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta Ombudsman itu sendiri, baik di pusat maupun perwakilan di 34 provinsi. Success story yang digambarkan dalam buku adalah catatan penting untuk evaluasi pelayanan eksternal publik di daerah yang dapat dijadikan masukan bagi banyak pihak sehingga menarik untuk diangkat dalam sebuah buku dan diulas lebih dalam. Suka dan duka dalam proses pengawasan eksternal pelayanan publik dari tahap penerimaan pengaduan sampai dengan penanganannya sangat relevan untuk diungkap, karena proses inilah yang banyak menginspirasi dalam konteks membangun kesadaran publik serta pentingnya kehadiran lembaga pengawas ekternal di sebuah negara sebagai mitra masyarakat. Pengungkapan tantangan di lapangan, hubungan dengan masyarakat, proses dan capaian penanganan menjadi penting diketahui seluas-luasnya karena memiliki sisi-sisi yang emosional yang menarik

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) tertuang dalam agenda pembangunan kesehatan melalui target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berbagai upaya penguatan sistem kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan telah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu, tetapi dampak terhadap luaran KIA belum optimal. Selain itu, pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi pelayanan KIA karena pembatasan sosial dan terganggunya kapasitas sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian kebijakan untuk menyusun strategi yang berdaya ungkit dan terukur dalam peningkatan KIA ke depan untuk memenuhi komitmen agenda pembangunan kesehatan 2030.

Kajian kebijakan ini dilakukan melalui telaah literatur, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan pakar, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Hasil kajian disusun menjadi sebuah buku yang memaparkan isu strategis dan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan terkait kesehatan ibu dan anak (KIA). Isi buku mencakup situasi terkini, identifikasi isu/permasalahan prioritas, kesenjangan kebijakan dan model pelayanan KIA berdasarkan continuum of care, isu strategis, dan rekomendasi kebijakan termasuk indikator kinerja utama sebagai bahan masukan dalam penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 terkait peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Secara garis besar, terdapat beberapa isu utama dalam meningkatkan pelayanan KIA. Pertama, Angka kematian ibu (189 per 100.000 kelahiran hidup) dan bayi (16,85 per 1.000 kelahiran hidup) terus menurun, namun masih relatif tinggi. Kedua, Kematian ibu dan anak yang masih tinggi menggambarkan lemahnya kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di suatu negara, dan sebagai tolak ukur masih lemahnya kemampuan negara dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ketiga, Kematian ibu dan anak terjadi karena masih adanya "Tiga Terlambat (3T)", yaitu adalah terlambat memutuskan atau mencari layanan kesehatan profesional, terlambat mencapai tempat pelayanan kesehatan yang kompeten, dan terlambat mendapatkan pelayanan berkualitas di fasilitas kesehatan. Keempat, 3T masih terjadi karena isu pada tata laksana kasus, serta kualitas pelayanan kesehatan yang tidak siap dan tidak sigap. Selain itu, dukungan pembiayaan, sistem informasi individu dan data kematian masih belum memadai sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan dan perumusan kebijakan. Adapun rekomendasi penguatan kebijakan KIA 2025-2029 terdiri dari: 1) Memperkuat pelayanan kegawatdaruratan KIA; 2) Memperkuat layanan promotif dan preventif; 3) Meningkatkan sarana, prasarana serta ketersediaan farmasi sesuai standar; 4) Memperkuat tata kelola KIA; dan 5) Penguatan pembiayaan pelayanan KIA dalam JKN (skema khusus) serta peningkatan pembiayaan promotif-preventif.

Buku berjudul Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045. Ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan LP3ES. Penulis Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh sejumlah perencana, mulai dari Perencana Ahli Pertama sampai Perencana Ahli Utama, dengan bidang keahlian yang beragam. Sementara penulis LP3ES diwakili oleh sejumlah staf peneliti dan associate dengan bidang keahlian yang beragam pula.

Tulisan-tulisan yang diangkat berfokus pada, (i) dinamika Pembangunan- ekonomi, politik, hukum, sumber daya manusia, tata kelola, pertahanan dan keamanan, diplomasi, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan lain-lain- dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2005-2025) yang dianalisis menggunakan lensa refleksi, dan (ii) konsep rencana pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan (2025-2045) yang dibahasakan sebagai visi.

Lensa refleksi dipakai untuk memotret dinamika pembangunan yang pengelompokannya mengikuti alur pikir RPJPN 2005-2025. Di sini, para penulis menemukan sejumlah masalah, hambatan, bahkan ketidaktercapaian target dan lain-lain, yang keseluruhannya mesti menjadi pembelajaran sekaligus masukan dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Pada saat yang sama, para penulis juga menemukan beberapa pencapaian yang layak diapresiasi sebagai buah manis dari kerja keras yang telah dilakukan. Sementara lensa visi digunakan untuk menggarisbawahi langkah-langkah yang mesti diambil agar cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Karena isu besar yang disoroti adalah "pembangunan", maka baik bidikan lensa refleksi maupun visi berjalan di atas garis yang sama. Dan benang merahnya adalah ini: Ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagian atau seluruhnya hampir bisa dipastikan dihambat oleh masalah-masalah yang belum dapat diatasi dalam periode 2005-2025.

Pada akhirnya, belasan tulisan di dalam buku ini mengirim pesan bahwa jalan menuju Indonesia Emas 2045 sama sekali tidak mudah. Para penulis bahkan ingin mengatakan bahwa Indonesia Emas bukanlah bukit, melainkan sebuah gunung tinggi. Maka, untuk dapat mencapai puncaknya dibutuhkan energi yang sangat besar. Energi dimaksud bisa dalam bentuk strategi yang tepat, perencanaan yang baik, kemauan politik, dan lain sebagainya.

Review dan Reformulasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia disusun sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan pembenahan pembangunan kesehatan Indonesia. Review dilakukan untuk mengevaluasi kinerja SKN selama beberapa tahun terakhir. Buku ini tidak hanya memuat review atas perkembangan SKN dari masa ke masa, namun juga memuat reformulasi SKN yang diperlukan dalam pembangunan kesehatan ke depan yang terdiri atas: 1) reformulasi kerangka konsep/framework SKN, 2) reformulasi tujuan SKN, 2) reformulasi subsistem SKN. Selain itu, analisis ini dilengkapi dengan interaksi dinamis antarsubsistem SKN dan interaksi SKN dengan sistem lain di luar kesehatan.

Review dan reformulasi SKN disusun oleh tim penulis dengan melibatkan seluruh masukan dari berbagai pakar di bidangnya. Analisis ini dapat menjadi acuan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga Organisasi Non-Pemerintah untuk bergerak bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Salam sehat untuk menuju perubahan pembangunan kesehatan.

The Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045 serves to consolidate the policies, programs and activities supported by all stakeholders and to provide guidance to realize sustainable ocean economies. The roadmap also elaborates the relevant direction of Indonesia's Vision 2045 and relevant policy instruments which provide the basis for its implementation, particularly to realise Indonesia as a sovereign, advanced and resilient archipelagic country. The roadmap de­nes issues and projections of main Blue Economy's targets and priority sectors supported by forward-looking policies with strong collaboration among stakeholders. The results are expected to sustain high economic growth based on well managed marine resources, and to allow Indonesia to become an advanced economy.