Publikasi Policy Paper

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah harga BBM meningkat. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid – BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah murid, dengan perhitungan Rp235.000 per murid per tahun untuk tingkat SD dan Rp324.500 per murid per tahun untuk tingkat SMP. Alokasi APBN untuk dana BOS periode Juli–Desember 2005 sebesar 5,136 trilyun rupiah, yaitu meningkat sekitar delapan kali lipat dibanding anggaran BKM untuk SD dan SMP periode Januari-Juni 2005.

Dengan penurunan subsidi harga BBM berupa kenaikan harga pada bulan Maret (rata-rata 60%) dan Oktober (rata-rata 108%) di tahun 2005, pemerintah memperoleh dana yang dialokasikan untuk empat program utama bagi penduduk miskin dan tidak mampu; yakni di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa dan bantuan langsung tunai. Tujuan ke-empat program tersebut dalam jangka pendek adalah untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM, dan dalam jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektifitas dan manfaat program PKPS BBM IP, mencakup; (a) pelaksanaan program secara keseluruhan, (b) sasaran/seleksi proyek, (c) hasil lapangan, (d) dampak jangka pendek, (e) aliran/penyimpangan penggunaan dana dan (f) tatalaksana program. Ada tiga aspek yang distudi, yaitu aspek teknik, aspek keuangan dan aspek sosial.

UNDUH DOKUMEN

1. Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (application/pdf

Laporan perkembangan terakhir (sampai tanggal 10 Oktober 2005)pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang telah dikoordinasikan antara data BPS, PT Pos, dan DEPSOS.

Kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia hingga saat ini masih merupakan kawasan yang tertinggal dan terisolir. Kebijakan pembangunan di masa lampau yang bersifat sentralistik dan lebih menekankan kepada aspek keamanan, telah menyebabkan rendahnya intensitas pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara ini. Ketertinggalan ini didorong pula oleh suatu paradigma dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara saat itu, dimana kawasan perbatasan antarnegara ini masih dianggap sebagai ‘halaman belakang’ wilayah NKRI.

UNDUH DOKUMEN

1. Cover .. (application/msword)
2. Kata Pengantar .. (application/msword)
3. Daftar Penyusun .. (application/msword)
4. Daftar Isi .. (application/msword)
5. Daftar Lampiran .. (application/msword)
6. Ucapan Terima Kasih .. (application/msword)

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

UNDUH DOKUMEN

1. Cover .. (application/msword)
2. Kata Pengantar dan Daftar Isi .. (application/msword)
3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil .. (application/msword)
4. Matriks Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil .. (application/msword)
5. Ucapan Terima Kasih .. (application/msword)