Choose Language
id us

Berita Kerjasama

Bappenas dan PBB Luncurkan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB 2021-2025

September 13th, 2021 5:26 pm


Kementerian PPN/Bappenas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB atau United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025 dalam acara Bappenas–UN Forum 2021, Senin (13/9). Kerangka kerja ini memiliki empat prioritas strategis, yaitu (1) pembangunan manusia yang inklusif; (2) transformasi ekonomi inklusif; (3) pembangunan hijau, perubahan iklim, dan bencana alam; dan (4) inovasi untuk mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Untuk meningkatkan capaian TPB/SDGs di tengah pandemi, Bappenas bersama PBB merumuskan strategi pembiayaan dalam Roadmap SDGs Indonesia, termasuk pembentukan SDGs Financing Hub.

“TPB/SDGs telah diarusutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan prioritas nasional utama ini juga tercermin dalam UNSDCF 2021-2025. UNSDCF ini akan menjadi pedoman kerja sama pembangunan PBB dan Indonesia untuk jangka menengah 2021-2025. Kami juga berkomitmen menjadikan SDGs Financing Hub sebagai platform penting, selain untuk menciptakan strategi pembiayaan dan pembiayaan yang inovatif, juga untuk mengoordinasikan dan sinergikan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan Indonesia dan untuk memobilisasi sumber daya dalam mengisi kesenjangan pembiayaan SDGs,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menteri Suharso juga mengatakan pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk menyusun ulang kembali prioritas dan strategi pembangunan. “Rencana Kerja Pemerintah 2022 fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, termasuk investasi iklim, kelembagaan, sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, reformasi sektor pendidikan dan keterampilan, peningkatan penelitian dan inovasi, pengembangan SDM, dan perluasan pembangunan infrastruktur,” terang Menteri Suharso.

Beliau juga menyoroti harus ada perhatian penuh yang segera disalurkan untuk transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang. “Kemitraan dengan badan-badan PBB sangat penting untuk pemulihan yang tangguh, dan tentu saja untuk memperluas akses dan penyebaran vaksin. Akses ke vaksin untuk semua orang, di mana saja, adalah prasyarat pemulihan yang tangguh. Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB di Indonesia,” jelas Menteri Suharso. 

Badan-badan PBB telah mendukung Indonesia dalam memastikan kelompok yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk mendapatkan perlindungan sosial inklusif melalui UN Covid-19 Multi-Partner Trust Fund dan program perlindungan sosial adaptif untuk seluruh Indonesia. “Prinsip inti UNSDCF adalah janji kami untuk Leave No One Behind, merupakan komitmen kami untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk, mengakhiri diskriminasi, dan mengurangi ketidaksetaraan yang membuat orang tertinggal,” jelas Resident Coordinator PBB di Indonesia Valerie Julliand.

2430

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//