Kajian | Mitra Kerja | Contents

alt

Telepon: (021) 319 36209 ext . 3213
Faksimili: (021) 2533312
Direktur: Dr. Vivi Yulaswati, MSc
Email Direktorat: viviyulaswati@bappenas.go.id



Tugas Pokok & Fungsi



Pasal 214

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
  2. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
  3. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
  4. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
  5. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
  6. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
  7. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 216

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:
a. Sub Direktorat Jaminan Sosial;
b. Sub Direktorat Bantuan Sosial;
c. Sub Direktorat Analisis Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 217

Sub Direktorat Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jaminan sosial, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Sub Direktorat Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan jaminan sosial;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan jaminan sosial;
  3. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan jaminan sosial;
  4. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung pengembangan jaminan sosial;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan pengembangan jaminan sosial;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan jaminan sosial.

Pasal 219

Sub Direktorat Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana bantuan sosial, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Sub Direktorat Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan bantuan sosial;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan bantuan sosial;
  3. penyusunan rencana kebijakan dan program-program bantuan sosial;
  4. penyusunan rencana pendanaan program-program bantuan sosial;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan bantuan sosial;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program bantuan sosial.

Pasal 221

Sub Direktorat Analisis Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Sub Direktorat Analisis Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  3. penyusunan rencana kebijakan dan program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  4. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  6. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pendukung yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.