Wakil Menteri Negara PPN/ Wakil Kepala Bappenas, Dr. Ir Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, pada saat memimpin rapat kerja mengenai Konsep Rencana Pengembangan Broadband Nasional, Senin (28/7), di ruang SS 1-2, Gedung Bappenas, menggarisbawahi bahwa rencana pengembangan broadband nasional (National Broadband Plan) akan segera dipacu dengan adanya momentum konteks MP3EI dan mengingat cukup besarnya target yang harus dipenuhi dari Broadband Commission ITU. Oleh karenanya, jelas Wamen PPN/Waka Bappenas, “Untuk memacu broadband Nasional tersebut kita harus dapat bekerja sama dengan baik dengan menyusun rancangan yang terkoordinasi”.
Selain itu, rencana pengembangan broadband ini dilatarbelakangi oleh beberapa isu utama infrastruktur. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informasi, Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, MSI, memaparkan isu utama infrastruktur tersebut, antara lain, pertama, penggunaan broadband di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti Vietnam dan Philipina, yaitu kurang dari 1% (fixed) dan kurang dari 5 % (wireless), pada tahun 2010. Padahal kenaikan 10% tingkat penetrasi broadband di negara berkembang akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38%, lebih tinggi dari seluler, 0,81% dan internet, 1,12%.
Isu kedua menyangkut ketersediaan backbone serat optik yang belum merata. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2011 baru 66% kabupaten/kota yang terjangkau dengan jaringan backbone serat optik. Jaringan tersebut bahkan belum menjangkau Maluku dan Papua. Isu ketiga, yaitu, semakin terbatasnya ketersediaan spektrum frekuensi radio, dengan 97% akses telekomunikasi nasional menggunakan nirkabel. Tidak memadainya spektrum frekuensi akan mempengaruhi kualitas layanan eksisting dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya, masih tingginya harga layanan broadband, menjadi isu keempat dengan harga broadband di negara berkembang tetap 10 kali lebih mahal daripada harga layanan seluler, walaupun dikatakan telah menurun dalam tiga tahun terakhir. Harga broadband di negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan sekitar 10% dari PDB/kapita, sedangkan di negara maju kurang dari 3 persen, jelas Jadhie.
Melihat berbagai kondisi di atas, mengharuskan pemerintah untuk segera menata ulang strategi pembangunanan broadband nasional melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor/wilayah untuk mendorong adopsi broadband dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dalam hal ini harus ada political will, leadership, ownership serta buy-in dari seluruh pemangku kepentingan agar tercipta konsensus dan komitmen. (ED/Bappenas)
Membuat Komentar