Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait, hari ini (03/07) di Ruang SS, Gedung Kementerian Bappenas, Jakarta, telah mengadakan pertemuan koordinasi untuk membahas respon pemerintah terhadap survei International Finance Corporation (IFC) tentang Ease of Doing Business tahun 2013.
Beberapa indikator survei IFC ini menyangkut bagaimana starting a business terkait, antara lain: SIUP; pendirian kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); perizinan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); dan proses pemberian tanda daftar gudang (TDG). Beberapa respon dari indikator ini, antara lain: proses SIUP akan lebih diperpendek, dan PTSP akan lebih melancarkan perizinan.
Hadir juga dalam pertemuan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA, ini perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PLN, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ditjen Bea Cukai, dan Jamsostek.
Menurut Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA, jika kemudahan doing business lebih baik, dampaknya akan luas. Dan ini adalah sesuai dengan upaya pencapaian salah satu prioritas pembangunan nasional mengenai peningkatan penciptaan iklim investasi dan usaha.
Membuat Komentar