Rabu (13/06) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari HE Gurjit Singh, Ambassador of India to Indonesia, yang disertai oleh Mr. Rakesh Kumar Arora, First Secretary of the Embassy of India in Jakarta. Tujuan kunjungan ini terutama adalah sebagai perkenalan HE Gurjit Singh yang baru dua bulan berada di Jakarta untuk menggantikan HE Biren Nanda. Sebelum ditempatkan di Indonesia, HE Gurjit Singh menjadi Duta Besar India di Ethiopia. Pada pertemuan di Bappenas ini, Menteri Negara PPN didampingi oleh Deputi Bidang Ekonomi, Dr. Prasetijono Widjojo, MA, dan Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP. Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 14.05 sampai dengan pukul 14.45 WIB.
HE Gurjit Singh, setelah memperkenalkan diri, dan menerima ucapan selamat dari Menteri Negara PPN atas pengangkatannya sebagai Duta Besar India yang baru untuk Indonesia, menyampaikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan India telah berlangsung lama dan telah terus berkembang.


HE Gurjit Singh, dalam kaitan ini mengajukan pendekatan baru dalam kerjasama tersebut, dibawah moto “Old Heritage and New Partnership”. Pada pendekatan ini, akan ditawarkan bantuan dalam tiga bidang, yaitu : 1. perjasama ekonomi, yang mendorong perusahaan besar India untuk menanam modalnya di Indonesia dalam bentuk FDI India; 2. Pengembangan proyek-proyek skala besar misalnya dibidang infrastruktur. Pada bentuk kerjasama ini, Indonesia terlebih dahulu menentukan proyek mana yang sesuai dengan prioritas pembangunan Indonesia, baru setelah itu India akan menawarkan bentuk pembiayaannya; 3. Pembangunan bidang sumber daya manusia. Disini, bantuan India dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Luar Negeri India dan dalam rangka South-South Cooperation.


Menanggapi HE G. Singh, Menteri Negara PPN mengatakan bahwa masalah FDI di Indonesia ditangani oleh BKPM. Mengenai tawaran pinjaman luar negeri India kepada Indonesia, Menteri Negara PPN mengatakan bahwa, sesuai dengan arahan Presiden RI, penggunaan pinjaman luar negeri harus secara sangat selektif dan pada bidang tertentu saja, khususnya infrastruktur.


HE Gurjit Singh mengatakan bahwa selain FDI dan pinjaman luar negeri, sebenarnya ada alternatif lain, yaitu dalam bentuk PPP (Public Private Partnership) dan dalam berbagai bentuk derivatifnya, seperti BOT (Built Operate and Transfer). Menurutnya pemerintah India, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah telah banyak berpengalaman dalam pengembangan skim PPP ini.

(Humas)




Unduh Dokumen