Peluncuran Buku Eksistensi Peradilan Adat: Pengalaman Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah

December 14th, 2016 5:21 pm


JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Peluncuran Buku Eksistensi Peradilan Adat dan Dialog Nasional tentang Pelaksanaan Peradilan Adat di Indonesia pada Rabu (14/12) di Gedung Widjojo Nitisastro, Bappenas. Buku tersebut mengangkat eksistensi peradilan adat sesuai pengalaman di tiga daerah yaitu provinsi Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Hadir membuka acara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro dan sambutan Country Director UNDP Indonesia Christopher Bahuet.

Sepanjang tahun 2012 hingga 2016, Bappenas bekerja sama dengan UNDP Indonesia telah mendorong pelaksanaan Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK). Beberapa hal yang ditekankan oleh Menteri Bambang terkait SNAK yaitu pelaksanaan restoratif justice di Indonesia khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pidana ringan telah berkontribusi dalam rangka mengurangi over capacity pada rumah tahanan.

Selain itu, gagasan untuk mengefektifkan pelaksanaan peradilan adat berasaskan kearifan lokal pun menjadi sangat krusial. Praktik-praktik serta pembelajaran dari pelaksanaan peradilan adat di tiga wilayah di Indonesia yaitu Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan restoratif justice di daerah lainnya di Indonesia, dengan mengedepankan pada konteks lokal pada masing-masing daerah.

Menteri Bambang dalam sambutannya menyebutkan, “Peluncuran buku ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan restoratif justice di Indonesia dan diharapkan dapat mengurangi over capacity pada rumah tahanan. Semoga upaya ini dapat menjadi rujukan bagi wilayah lainnya di Indonesia serta memacu wilayah-wilayah lain di Indonesia mendorong upaya restorative justice dalam rangka meningkatkan keadilan kepada masyarakat melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-formal atau Peradilan Adat, dengan tetap mengedepankan karakter kedaerahan, yang pasti tidak sama antara provinsi satu dengan lainya. Pengurangan over capacity pada LP dan Rutan pun dapat dilakukan dengan membagi tugas antara formal justice dan informal justice” ujar Menteri Bambang.

Penulisan buku tersebut merupakan bagian dari agenda SNAK pada 10 Mei 2016 di Bappenas. Salah satu tujuannya memperkuat akses pada keadilan melalui peradilan adat (informal) kepada warga negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses pada keadilan. Beberapa kemajuan yang ditemui, terciptanya sinergi antara sistem peradilan adat dan formal yang meningkat serta bertambahnya peran kaum perempuan dalam peradilan adat.

Hadir pula dalam acara ini, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati yang menyerahkan buku kepada perwakilan pemerintah daerah Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah serta secara khusus kepada Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Badruzzaman Ismail, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ahmad Sabran dan Ketua Forum Peradilan Adat (FPA) Andreas Lagimpu yang telah menjadi mitra Bappenas dan UNDP selama 6 tahun terakhir memperkuat kualitas peradilan informal atau peradilan adat.

Selanjutnya diselenggarakan sesi diskusi yang dimoderatori Ketua YLBHI Alvon Kurnia menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Lidwina Inge dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diani Sadiawati dan Nurhasan Ismail dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada agenda terakhir juga dilaksanakan diskusi terfokus dengan perwakilan daerah terkait dengan program penguatan Peradilan Adat level nasional dan sub-nasional.

687

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved